Palu, 20 Juli 2018 — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerjasama dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Denas KEK) RI mendorong pengembangan standar pelayanan dan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar mengatakan kemampuan Badan Usaha Pengelola KEK perlu ditingkatkan dalam menarik dan mengelola investasi dengan cara mendorong percepatan implementasi service level.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar bersama Sekretaris Denas KEK Enoh Suharto Pranoto (Foto: Dok. Kadin)

Menurutnya, hal ini bisa dilakukan melalui 5 aspek, yaitu manajemen dan layanan, infrastruktur dan utilitas, pengendalian dampak dan pengelolaan lingkungan, harmonisasi hubungan dan pemberdayaan masyarakat serta kemampuan untuk mencari partner strategis dan investor.

“Kita harapkan pengembangan standar pelayanan ini bisa diimplementasikan dalam langkah teknis sehingga melalui tata kelola KEK yang baik mampu meningkatkan daya saing,” ungkap Sanny dalam workshop yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, pada Kamis (12/7/2018).

Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah menetapkan 12 KEK di Indonesia. Empat diantaranya sudah beroperasi yakni Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Palu dan Mandalika. Sementara delapan lainnya yakni Bitung, Morotai, Tanjung Api-Api, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Tanjung Kelayang, Arun Lhokseumawe dan Galang Batang ditargetkan akan beroperasi dalam waktu dekat 2018-2019.

Denas KEK menilai saat ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan KEK, antara lain mengenai pembiayaan pembangunan dan investasi di KEK.

“Kita mengharapkan agar perbankan bisa ikut berperan dalam pembiayaan investasi di KEK, kita juga akan menggandeng kerjasama dengan dunia usaha nasional atau asing untuk ikut dalam pengembangan KEK,” kata Enoh Suharto Pranoto, Sekretaris Denas KEK .

Enoh juga mengungkapkan yang menjadi tantangan lainnnya adalah fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai. Dalam hal ini, belum adanya kepastian besaran dan lamanya tax holiday kepada para investor, serta mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan fasilitas yang masih kompleks.

“Saat ini yang diperlukan adalah fasilitas fiskal, karena fasilitas yang sifatnya non fiskal sudah relatif cukup baik,” ungkap Enoh.Dia juga berharap agar KEK didukung dengan konektivitas infrastruktur yang baik dengan pelabuhan, bandara, jalan tol yang saat ini pembangunannya tengah gencar dibangun, begitu pula dengan saluran penyediaan air, listrik dan gas.(sumber:industry.co.id)(dmp)

Kadin Gandeng Denas KEK Genjot Pengembangan Standar Pelayanan dan Investasi

3 thoughts on “Kadin Gandeng Denas KEK Genjot Pengembangan Standar Pelayanan dan Investasi

  • 12 March 2019 at 1:52 am
    Permalink

    Semoga kerja sama ini akan membawa manfaat dan keuntungan bagi Kota Palu

    Reply
  • 12 March 2019 at 12:41 am
    Permalink

    Sebenarnya prinsip-prinsip good governance itu ujungnya adalah terjaminnya pelayanan publik yang adil dan bertanggung jawab.

    Reply
  • 8 March 2019 at 6:17 pm
    Permalink

    Selain bagaimana menggamit investasi, satu hal yang tidak boleh diremehkan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat sebagai sebuah komitmen pelayanan agar masyarakat benar-benar merasakan bahwa merekalah sesungguhnya pemilik negeri ini.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *