Regulasi

Undang – Undang :
1. UU No. 25 Tahun 2007 – Tentang Penanaman Modal.
2. UU No. 39 Tahun 2009 – Tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Pemerintah :
1. PP No.2 Tahun 2011 – Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
2. PP No.100 Tahun 2012 – Tentang Perubahan atas PP No.2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
3. PP No.31 Tahun 2014 – Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu.
4. PP No.96 Tahun 2015 – Tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Presiden :
1. PP No.33 Tahun 2010 – Tentang Dewan Nasional dan  Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
2. PP No.124 Tahun 2012 – Tentang Perubahan Atas PP No.33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Keputusan Presiden :
1. Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2010 – Tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Keputusan Presiden RI No.33 Tahun 2014 – Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :
1. Peraturan Menko Perekonomian No.06 Tahun 2010 – Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Peraturan Menko Perekonomian No.07 Tahun 2010 – Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
3. Peraturan Menko Perekonomian No.07 Tahun 2011 – Tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.
4. Peraturan Menko Perekonomian No.08 Tahun 2011 – Tentang Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.
5. Peraturan Menko Perekonomian No.10 Tahun 2016 – Tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus.

Keputusan Menteri :
1. Keputusan Menko Perekonomian No.40 Tahun 2010 – Tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Keputusan Menko Perekonomian No.10 Tahun 2011 – Tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
3. Keputusan Menteri No.151 Tahun 2015 – Tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 96 Tahun 2015 :
1. Peraturan Menteri Keuangan No.104/PMK.010/2016 – Tentang Parlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M06.IL.01.10 Tahun 2006 – Tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus.
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.6 Tahun 2016 – Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
4. Peraturan Menteri Perdagangan No.28/MDAG/PER/4/2016 – Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.32/MDAG/PER/5/2015 tentang Instansi Surat Penerbit Keterangan Asal.
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.63 Tahun 2016 – Tentang Penunjukan Pejabat Bid.Ketenagakerjaan di Administrator Kawasan Ekonomi Khusus untuk Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Penerbitan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH206.KP.04.01 Tahun 2016 – Tentang Penunjukan Pejabat Imigrasi pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.8 Tahun 2016 – Tentang Pembentukan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada Kawasan Ekonomi Khusus.
8. Peraturan Menteri Perindustrian No.14/MIND/PER/2/2016 – Tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.24 Tahun 2016 – Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Lain :
1. Peraturan Kepala BPKM No.4 Tahun 2016 – Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu.
2. Peraturan Kepala BPKM No.5 Tahun 2016 – Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu.

Pelayanan Perizinan

Persyaratan Permohonan Izin Prinsip:
1. Mengisi Formulir Permohonan Izin.
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP).
3. Melampirkan Akta Pendirian Perusahaan.
4. Melampirkan Lembar Pengesahan Dari Kementrian Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas (PT).
5. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Gambar Letak Lokasi/Denah Lokasi Yang Dimohon.
7. Surat Kuasa Asli Bermaterai (bila direktur tidak datang sendiri).
8. Rencana dan Uraian Lengkap Usaha, Termasuk Biaya/Modal Usaha Yang Digunakan Serta Tenaga Kerja Yang Digunakan.

Download Formulir
1. Formulir Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
2. Formulir Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA).